Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas mengingatkan seluruh pejabat negara untuk senantiasa mewaspadai potensi gratifikasi dan konflik kepentingan. Peringatan ini disampaikan di tengah mencuatnya polemik seputar perjalanan ke luar negeri istri Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/7) bahwa Menteri Maman telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait isu yang ramai diperbincangkan tersebut. “Dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut,” ujar Budi, menegaskan komitmen KPK dalam menindaklanjuti informasi yang ada.
Budi melanjutkan, imbauan ini bersifat umum bagi setiap penyelenggara negara agar selalu berhati-hati terhadap segala bentuk potensi gratifikasi maupun konflik kepentingan yang dapat timbul. Ia menekankan bahwa gratifikasi tidak hanya terbatas pada pemberian uang atau barang semata. “Gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya,” jelas Budi, memperluas pemahaman mengenai ruang lingkup praktik tercela ini.
Selain itu, Budi menambahkan, risiko gratifikasi juga bisa terjadi secara tidak langsung. “Modusnya juga bisa tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga, kerabat, atau pihak-pihak terkait lainnya,” pungkasnya, menggarisbawahi kompleksitas modus operandi tindak pidana korupsi.
Polemik Istri Menteri UMKM
Kontroversi yang melatarbelakangi peringatan KPK ini bermula dari beredarnya sebuah surat edaran resmi dengan kop Kementerian Koperasi dan UKM. Surat tersebut, yang mengatasnamakan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia” dalam rangka mengikuti kegiatan “Misi Budaya”, ditujukan kepada beberapa perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, antara lain KBRI Sofia, KBRI Brussel, KBRI Paris, KBRI Bern, KBRI Roma, KBRI Den Haag, dan Konsulat Jenderal RI Istanbul.
Petikan isi surat yang viral di media sosial itu menyebutkan: “Dalam rangka mengikuti kegiatan Misi Budaya, Istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI, Ibu Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan pada tanggal 30 Juni s.d. 14 Juli (14 hari).” Surat tersebut juga secara spesifik memohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, dan Den Haag, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, berupa pendampingan selama kegiatan Istri Menteri beserta rombongan berlangsung.
Surat edaran tersebut tampak ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim, dengan tembusan kepada Menteri UMKM dan Direktorat Eropa I-II Kementerian Luar Negeri. Menanggapi polemik yang meruak, Menteri Maman Abdurrahman telah mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi langsung. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku tidak memahami secara rinci isi surat edaran yang telah menjadi perbincangan publik itu.
