Blog & Tips – , Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memarahi Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Kemarahan Bahlil timbul lantaran adanya perbedaan data jumlah desa yang belum tersambung listrik antara kementerian dan PLN.
Data Kementerian ESDM menyatakan terdapat sekitar 5.600 desa yang belum teraliri listrik. Sedangkan data PLN hampir dua kali lipat atau sebanyak 10 ribu desa.
“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” kata Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
Bahlil mengerti apabila jajaran Direksi PLN masih banyak yang baru usai perombakan yang berlangsung pada Rabu, 18 Juni lalu. Akan tetapi, dia menyayangkan karena jabatan Direktur Utama PLN masih dipegang oleh orang yang sama, yaitu Darmawan Prasodjo, sehingga data listrik seharusnya tak berbeda dengan Kementerian ESDM.
“Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data ini mungkin yang up to date (terkini), sayangnya tidak dilaporkan,” ucap Bahlil.
Lantas, seperti apa sosok Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo?
Profil Darmawan Prasodjo
Melansir laman resmi PLN, Darmawan Prasodjo lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 19 Oktober 1970. Dia diangkat sebagai Direktur Utama PLN berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu, 18 Juni 2025. Jabatannya itu ia lanjutkan setelah menjadi Dirut sejak 6 Desember 2021.
Darmawan meraih gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Komputer dari Texas A&M University, Amerika Serikat, pada 1994. Dia juga menyelesaikan studi Master (S2) di bidang ilmu dan perguruan tinggi yang sama pada 2000. Lalu, dia menuntaskan pendidikan doktor (S3) Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber Daya Alam di Texas A&M University, berkolaborasi dengan Duke University pada 2011.
Sebelum menjabat sebagai Dirut PLN, Darmawan lebih dahulu diangkat sebagai Wakil Dirut pada 23 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-325/MBU/12/2019. Dia juga sempat menjadi Komisaris PLN pada 2018-2019.
Darmawan adalah seorang Ekonom Energi yang menempuh studi dan berkarier lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat. Pada 2012, dia kembali ke Indonesia dan memulai pekerjaan di beberapa perusahaan, seperti Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Program Studi Green Economy di Surya University (2012-2013).
Darmawan juga pernah menjadi Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals (2013-2014); Presiden Komisaris Amnesti Energi Nusantara (2013-2014); serta Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) (2015-2019).
Harta Kekayaan Darmawan Prasodjo
Merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Darmawan terpantau menyampaikan total hartanya sebanyak tujuh kali. Dia pertama kali melaporkannya ketika menjadi Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas KSP, dengan jumlah Rp 10.181.660.413 pada 2018.
Selanjutnya, Darmawan kembali menyerahkan LHKPN ketika menjabat sebagai Wakil Dirut PLN. Jumlah kekayaannya selama dua tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 10.981.504.836 pada 2019 dan Rp 14.169.174.811 pada 2020.
Darmawan kemudian kembali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK lantaran diangkat sebagai Dirut PLN. Jumlah hartanya pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar Rp 30.152.993.378, lalu naik menjadi Rp 46.298.502.163 pada 2022, dan tembus Rp 70.937.351.686 pada 2023.
Adapun LHKPN terakhir yang dilaporkan Darmawan, yaitu pada Rabu, 12 Februari 2025, dengan jumlah mencapai Rp 104.422.909.444. Berikut rinciannya:
- Tanah dan bangunan: Rp 40.706.500.000.
- Alat transportasi dan mesin: Rp 3.262.000.000.
- Harta bergerak lainnya: Rp 130.000.000.
- Surat berharga: Rp 23.588.000.000.
- Kas dan setara kas: Rp 37.952.609.864.
- Harta lainnya: Rp 35.000.000.
- Utang: Rp 1.251.200.420.
Dalam LHKPN-nya, Darmawan menuliskan kepemilikan atas 10 bidang tanah dan/atau bangunan yang berasal dari hasil sendiri, warisan, dan hibah dengan akta. Aset-aset properti itu tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bantul, dan Klaten, dengan luas 74 hingga 2.060 meter persegi.
Darmawan juga mengoleksi lima unit kendaraan yang diklaim dari hasil sendiri dan hadiah. Alat transportasinya terdiri dari mobil Toyota Alphard (2018) senilai Rp 650 juta, mobil Hyundai Ioniq (2021) senilai Rp 350 juta, motor E-Motor United T1800 (2021) senilai Rp 7 juta, motor Smoot Tempur (2023) senilai Rp 5 juta, dan mobil Mercedes Benz 450 GLS (2023) senilai Rp 2,25 miliar.
Pilihan Editor: Lamban Realisasi Penyediaan Listrik
