Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengeluarkan instruksi penting yang berlaku bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Instruksi tersebut melarang adanya perubahan struktur kepengurusan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebuah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh induk, anak, hingga cucu perusahaan BUMN.
Perintah strategis ini secara resmi tercantum dalam Surat Kepala Badan Pelaksana Danantara Nomor: S-049/DI-BP/VI/2025. Surat yang diterbitkan pada Senin, 23 Juni 2025, ini secara spesifik mengatur perihal Pelaksanaan RUPST pada BUMN, Anak Perusahaan (AP), dan Cucu Perusahaan (CP) BUMN.
Rosan Perkasa Roeslani, selaku Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara, menegaskan dalam suratnya, “Seluruh BUMN, AP, dan CP tidak diperkenankan melakukan agenda perubahan pengurus dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan sampai adanya evaluasi secara menyeluruh oleh BPI Danantara atau DAM (PT Danantara Asset Management (Persero)).”
Danantara menjelaskan bahwa larangan perubahan pengurus ini merupakan tindak lanjut dari telah dilaksanakannya inbreng saham BUMN ke dalam holding operasional Danantara, yaitu PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM. Proses penting ini telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 21 Maret 2025. PP tersebut secara jelas mengatur peran DAM sebagai pemilik saham seri B dan seri C BUMN.
Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Danantara meminta seluruh BUMN yang belum menyelenggarakan RUPST agar segera melaksanakan kewajiban tersebut. Batas waktu pelaksanaan RUPST ditetapkan selambat-lambatnya pada Senin, 30 Juni 2025, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun total 52 BUMN yang masuk dalam daftar tidak boleh melakukan perubahan susunan kepengurusan oleh Danantara meliputi:
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
- PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
- PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
- PT Amarta Karya (Persero).
- PT Asabri (Persero)
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
- PT Barata Indonesia (Persero).
- PT Bio Farma (Persero).
- PT Boma Bisma Indra (Persero).
- PT Brantas Abipraya (Persero).
- PT Danareksa (Persero).
- PT Djakarta Lloyd (Persero).
- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- PT Hutama Karya (Persero).
- PT Indah Karya (Persero).
- PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
- PT Industri Kereta Api (Persero).
- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- PT Len Industri (Persero).
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero).
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.
- PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero).
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN.
- PT Pertamina (Persero).
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
- PT Pos Indonesia (Persero).
- PT Primissima (Persero).
- PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN.
- PT Pupuk Indonesia (Persero).
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- PT Semen Kupang (Persero).
- PT Taspen (Persero).
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom.
- PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.
Pilihan Editor: Danantara Menunda RUPS BUMN. Apa Risikonya?
